LQ INDONESIA LAWFIRM: GAYA HEDON ANAK PEJABAT PAJAK, PATUT DIPERTANYAKAN KEMANA UANG PAJAK NEGARA?

Jakarta, BeritaKilat.Com - Kasus Mario Dandy Satrio mengegerkan masyarakat, bagaimana anak pejabat pajak bisa merasa super power dan menganiaya korban hingga koma, namun juga gaya hidup heson anak pejabat pajak yang tidak lazim. 

LQ Indonesia Lawfirm juga menyoroti gaya hidup hedon keluarga pegawai pajak. Kadiv Humas LQ Indonesia Lawfirm, Advokat Bambang Hartono, SH, MH dalam keterangan tertulisnya menyampaikan. 

Ternyata pejabat Ditjen Pajak yang memanjakan anak dan hidup hedon bukan cuma Rafael Alun saja. Adalah pasangan suami istri Arif Yanuar dan Daisy Indri,  dimana sang suami sekarang menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar. Memanjakan anak lelakinya hidup hedon dengan memberi fasilitas dan sarana mewah yaitu juga gemar mengendarai motor gede ( Moge). Salah satu intipan netizen terhadap hidup hedonnya adalah IG dari Daisy Indri istri dari Arif Yanuar Kepala Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar sempat berucap "First Sunmori in 2022 ( Sunday Morning Ride/Berkendara di Minggu Pagi)". Arif Yanuar diangkat Kepala Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar saat Suryo Utomo selaku Dirjen Pajak, Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar adalah Kantor Pajak tempat terdaftarnya/ bersemayamnya para Wajib Pajak berskala besar dari seluruh Indonesia. Sudah bukan menjadi rahasia umum bahwa Arif dan beberapa kroninya masuk dalam gerbong Suryo sejak mereka berkarir. Gaya hidup Arif dan keluarga yang memamerkan kemawahan seharusnya tidak bisa dilakukan mengingat gaji dan  tunjangan Arif Yanuar sebagai ASN tidak mungkin mencukupi.

Ini LQ lampirkan beberapa foto yang sempat di ambil dari IG yang bersangkutan yang menunjukkan bagaimana para pejabat pajak pamer kekayaan, kemewahan dan prestige. Padahal Presiden Jokowi menyampaikan bahwa 2023 masa sulit bagi Ekonomi Indonesia. LQ Indonesia Lawfirm sangat prihaton sampai muncul di masyarakat tagline. "Jangan lupa bayar pajak, karena tidak semua anak pegawai pajak punya Motor gede dan mobil mewah." Timbul asumsi dan persepsi masyarakat bahwa uang bayar pajak ternyata mengalir ke kantong para oknum Petinggi pajak. Ini seharusnya menjadi wake up call betapa rusaknya penegakan hukum di Era Jokowi, dengan lemahnya KPK. 

KPK dan Kejagung yang seharusnya berani menindak dan memeriksa oknum Petinggi Pegawai pajak, justru menjadi macan ompong yang hanya banyak melakukan pencitraan. "Istilahnya NATO: No action Talk Only. Sangat menyedihkan dan miris negeri Indonesia ini. Menjadi PR bagi prmimpin megara selanjutnya untuk membenahi." Tutup Advokat Bambang Hartono, SH, MH. (*/red)