Sempat Menghindar, Kepala Desa Hampalit Akhirnya Dikonfrontasi Tim PH Masyarakat di Kantor Desa
KATINGAN, BeritaKilat.com — Tim Penasihat Hukum (PH) yang mewakili Bang Bagau, salah satu warga Desa Hampalit, kembali mendatangi Kantor Desa Hampalit untuk keempat kalinya, Rabu (28/10/2026). Kedatangan ini bertujuan meminta klarifikasi resmi terkait informasi pencabutan status Surat Keterangan Tanah (SKT) milik warga setempat yang diduga dilakukan atas permohonan PT Hampalit Jaya.
Setelah sebelumnya sempat kesulitan ditemui, Tim PH akhirnya berhasil bertemu langsung dengan Kepala Desa Hampalit, Sukardie, di ruang tamu kantor desa.
Dalam pertemuan tersebut, Tim PH meminta penjelasan mengenai prosedur pembatalan SKT warga. Menanggapi hal itu, Sukardie membantah telah membatalkan SKT. Ia berdalih bahwa yang dilakukannya bukanlah mencabut SKT, melainkan mencabut tanda tangan mengetahui, penandatanganan, serta stempel pada surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah milik warga.
Namun, suasana cair seketika berubah saat Advokat Ujang Kosasih, S.H., selaku kuasa hukum warga, melontarkan pertanyaan mendasar. Ia mempertanyakan dasar hukum tindakan kepala desa yang mencabut tanda tangan "mengetahui" pada surat pernyataan penguasaan fisik tanah.
"Bukankah setiap jengkal tanah yang ada di wilayah desa harus dalam sepengetahuan pihak desa?" tanya Ujang Kosasih. Mendengar pertanyaan tersebut, Kepala Desa beserta perangkat desa terdiam dan tidak mampu memberikan jawaban.
Soroti Aspek Kewenangan dan Dasar Hukum
Lebih lanjut, Ujang Kosasih memaparkan landasan hukum terkait kewenangan desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dasar hukum kewenangan desa atas tanah bersumber dari Buku Letter C atau Buku Tanah Desa yang mencatat riwayat kepemilikan tanah adat.
Selain itu, merujuk pada regulasi Menteri Dalam Negeri, kepala desa memiliki kewenangan untuk menengahi, memediasi, serta memberikan kesaksian apabila terjadi perselisihan mengenai asal-usul tanah.
"Dalam perkara yang terjadi di Desa Hampalit ini, justru Kepala Desa malah mencabut tanda tangan pada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SP2FBT) yang bunyinya hanya 'Mengetahui Kepala Desa Hampalit'. Ini tentu sangat janggal dan membingungkan," tegas Tim PH.
Temukan Dokumen Kontradiktif
Dalam kesempatan yang sama, pihak Staf Desa sempat menyerahkan dokumen berupa Surat Edaran Bupati Katingan Nomor: 160/211/DISPERKIMTAN-4/IX/2022 (Sifat: Penting).
Surat edaran tersebut diterbitkan berdasarkan ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta Surat Edaran Bupati Katingan Nomor: 610/27/DISPERKIMTAN-4/II/2022 tanggal 14 Februari 2021 perihal penegasan penerbitan SP2FBT yang wajib berkoordinat. Kebijakan ini juga diselaraskan dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/PMK.03/2021 tentang tata cara pendaftaran, pelaporan, dan pendataan objek bumi dan bangunan guna tertib administrasi pertanahan serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Katingan.
Kendati demikian, Kepala Desa Hampalit diduga kuat melakukan pelanggaran karena mengabaikan Surat Edaran Bupati Katingan tersebut. Keputusan kades untuk menerbitkan pencabutan tanda tangan "mengetahui" atas beberapa SKT masyarakat justru didasarkan pada surat permohonan sepihak dari PT Hampalit Jaya Nomor: 020/X-HJ/EXT-DS-H/2026 tertanggal 2 Oktober 2026.
Menyikapi hal ini, Ujang Kosasih, S.H., menyampaikan keprihatinan mendalam. Menurutnya, berdasarkan Surat Edaran Bupati Katingan Nomor 160/211/DISPERKIMTAN-4/IX/2022, hak-hak masyarakat atas kepemilikan tanah seharusnya dilindungi secara hukum demi menjamin kepastian serta meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Katingan.
(Red)

Posting Komentar