-->
Telusuri
24 C
id
  • Tentang Kami
  • Kontak Kami
  • Redaksi
  • Syarat dan Ketentuan
  • Pedoman Media Siber
BeritaKilat.Com
  • Home
  • Advertorial
  • Nasional
  • Daerah
  • Hukrim
  • Peristiwa
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Politik
  • Olahraga
  • Opini
  • Wisata
  • Teknologi
  • Info dan Tips
  • Kesehatan
  • Kuliner
BeritaKilat.Com
Telusuri
Beranda Headline Hukrim Sempat Menghindar, Kepala Desa Hampalit Akhirnya Dikonfrontasi Tim PH Masyarakat di Kantor Desa
Headline Hukrim

Sempat Menghindar, Kepala Desa Hampalit Akhirnya Dikonfrontasi Tim PH Masyarakat di Kantor Desa

Berita Kilat
Berita Kilat
28 Okt, 2026 0 0
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

​KATINGAN, BeritaKilat.com — Tim Penasihat Hukum (PH) yang mewakili Bang Bagau, salah satu warga Desa Hampalit, kembali mendatangi Kantor Desa Hampalit untuk keempat kalinya, Rabu (28/10/2026). Kedatangan ini bertujuan meminta klarifikasi resmi terkait informasi pencabutan status Surat Keterangan Tanah (SKT) milik warga setempat yang diduga dilakukan atas permohonan PT Hampalit Jaya.

​Setelah sebelumnya sempat kesulitan ditemui, Tim PH akhirnya berhasil bertemu langsung dengan Kepala Desa Hampalit, Sukardie, di ruang tamu kantor desa.

​Dalam pertemuan tersebut, Tim PH meminta penjelasan mengenai prosedur pembatalan SKT warga. Menanggapi hal itu, Sukardie membantah telah membatalkan SKT. Ia berdalih bahwa yang dilakukannya bukanlah mencabut SKT, melainkan mencabut tanda tangan mengetahui, penandatanganan, serta stempel pada surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah milik warga.

​Namun, suasana cair seketika berubah saat Advokat Ujang Kosasih, S.H., selaku kuasa hukum warga, melontarkan pertanyaan mendasar. Ia mempertanyakan dasar hukum tindakan kepala desa yang mencabut tanda tangan "mengetahui" pada surat pernyataan penguasaan fisik tanah.

​"Bukankah setiap jengkal tanah yang ada di wilayah desa harus dalam sepengetahuan pihak desa?" tanya Ujang Kosasih. Mendengar pertanyaan tersebut, Kepala Desa beserta perangkat desa terdiam dan tidak mampu memberikan jawaban.

​Soroti Aspek Kewenangan dan Dasar Hukum

​Lebih lanjut, Ujang Kosasih memaparkan landasan hukum terkait kewenangan desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dasar hukum kewenangan desa atas tanah bersumber dari Buku Letter C atau Buku Tanah Desa yang mencatat riwayat kepemilikan tanah adat.

​Selain itu, merujuk pada regulasi Menteri Dalam Negeri, kepala desa memiliki kewenangan untuk menengahi, memediasi, serta memberikan kesaksian apabila terjadi perselisihan mengenai asal-usul tanah.

​"Dalam perkara yang terjadi di Desa Hampalit ini, justru Kepala Desa malah mencabut tanda tangan pada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SP2FBT) yang bunyinya hanya 'Mengetahui Kepala Desa Hampalit'. Ini tentu sangat janggal dan membingungkan," tegas Tim PH.

​Temukan Dokumen Kontradiktif

​Dalam kesempatan yang sama, pihak Staf Desa sempat menyerahkan dokumen berupa Surat Edaran Bupati Katingan Nomor: 160/211/DISPERKIMTAN-4/IX/2022 (Sifat: Penting).

​Surat edaran tersebut diterbitkan berdasarkan ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta Surat Edaran Bupati Katingan Nomor: 610/27/DISPERKIMTAN-4/II/2022 tanggal 14 Februari 2021 perihal penegasan penerbitan SP2FBT yang wajib berkoordinat. Kebijakan ini juga diselaraskan dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/PMK.03/2021 tentang tata cara pendaftaran, pelaporan, dan pendataan objek bumi dan bangunan guna tertib administrasi pertanahan serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Katingan.

​Kendati demikian, Kepala Desa Hampalit diduga kuat melakukan pelanggaran karena mengabaikan Surat Edaran Bupati Katingan tersebut. Keputusan kades untuk menerbitkan pencabutan tanda tangan "mengetahui" atas beberapa SKT masyarakat justru didasarkan pada surat permohonan sepihak dari PT Hampalit Jaya Nomor: 020/X-HJ/EXT-DS-H/2026 tertanggal 2 Oktober 2026.

​Menyikapi hal ini, Ujang Kosasih, S.H., menyampaikan keprihatinan mendalam. Menurutnya, berdasarkan Surat Edaran Bupati Katingan Nomor 160/211/DISPERKIMTAN-4/IX/2022, hak-hak masyarakat atas kepemilikan tanah seharusnya dilindungi secara hukum demi menjamin kepastian serta meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Katingan.

​(Red)

Via Headline
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Postingan Lama
Postingan Lebih Baru

Anda mungkin menyukai postingan ini

Posting Komentar



























Stay Conneted

facebook Like
twitter Follow
youtube Langganan
vimeo Langganan
instagram Follow
rss Langganan
pinterest Follow

Featured Post

FORUM KONSULTASI PUBLIK PT ARENA AGRO ANDALAN, DENGARKAN ASPIRASI WARGA

Berita Kilat- November 06, 2026 0
FORUM KONSULTASI PUBLIK PT ARENA AGRO ANDALAN, DENGARKAN ASPIRASI WARGA
SERANG, BeritaKilat.com —  Bertempat di Aula Kantor Desa Tunjung Teja, telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik dan Penyampaian Informasi Publik terkait S…

Advertiser

Advertiser


Iklan KPU

Iklan KPU
Lounching Jingle

Berita Terpopuler

TIM PENASIHAT HUKUM JUWITA AJUKAN RDP KE KOMISI III DPR RI, MINTA KAPOLDA BANTEN DAN JAJARAN DIPANGGIL

TIM PENASIHAT HUKUM JUWITA AJUKAN RDP KE KOMISI III DPR RI, MINTA KAPOLDA BANTEN DAN JAJARAN DIPANGGIL

November 02, 2026
Dugaan Pelanggaran Kepgub 567/2025 Tetap Isu Utama — Masyarakat Sanggah Tuduhan Aksi Bermotif Pribadi  ‎

Dugaan Pelanggaran Kepgub 567/2025 Tetap Isu Utama — Masyarakat Sanggah Tuduhan Aksi Bermotif Pribadi ‎

November 01, 2026
KETIKA PENEGAK HUKUM BERHADAPAN DENGAN HUKUM: Kasus Dugaan Penyadapan Presiden dan Ujian Integritas Institusi Negara

KETIKA PENEGAK HUKUM BERHADAPAN DENGAN HUKUM: Kasus Dugaan Penyadapan Presiden dan Ujian Integritas Institusi Negara

November 05, 2026
Dipinjami Motor Malah Tak Kunjung Dikembalikan, Ketua Karang Taruna Pinang Berinisial F.A.H. Terancam Dilaporkan ke Polisi

Dipinjami Motor Malah Tak Kunjung Dikembalikan, Ketua Karang Taruna Pinang Berinisial F.A.H. Terancam Dilaporkan ke Polisi

November 05, 2026
JOKOWI BAWA IJAZAH ASLI KE PENGADILAN! Sidang di PN Jakarta Timur Jadi Sorotan, Polemik Keaslian Ijazah Memasuki Babak Baru

JOKOWI BAWA IJAZAH ASLI KE PENGADILAN! Sidang di PN Jakarta Timur Jadi Sorotan, Polemik Keaslian Ijazah Memasuki Babak Baru

November 05, 2026
Meningkatkan Aksesibilitas, Masyarakat Sirnasari Lebak Bangun Jalan Secara Mandiri

Meningkatkan Aksesibilitas, Masyarakat Sirnasari Lebak Bangun Jalan Secara Mandiri

November 03, 2026
GEGER! Nama Jenderal Listyo Sigit Terseret Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo, Benarkah Sudah Jadi Tersangka?

GEGER! Nama Jenderal Listyo Sigit Terseret Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo, Benarkah Sudah Jadi Tersangka?

November 04, 2026
KompasR Desak DPUPR Lebak Evaluasi Proyek Jalan Beton Warunghasem-Cibogo

KompasR Desak DPUPR Lebak Evaluasi Proyek Jalan Beton Warunghasem-Cibogo

November 04, 2026
Pemkab Lebak dan Kementerian ATR/BPN Susun RDTR Tiga Kecamatan untuk Dorong Pembangunan Berkelanjutan

Pemkab Lebak dan Kementerian ATR/BPN Susun RDTR Tiga Kecamatan untuk Dorong Pembangunan Berkelanjutan

November 01, 2026
Profil Letjen TNI Ariyo Windutomo: Jenderal Bintang 3 Kepercayaan Presiden yang Kini Nahkodai KSP

Profil Letjen TNI Ariyo Windutomo: Jenderal Bintang 3 Kepercayaan Presiden yang Kini Nahkodai KSP

November 05, 2026

Berita Terpopuler

TIM PENASIHAT HUKUM JUWITA AJUKAN RDP KE KOMISI III DPR RI, MINTA KAPOLDA BANTEN DAN JAJARAN DIPANGGIL

TIM PENASIHAT HUKUM JUWITA AJUKAN RDP KE KOMISI III DPR RI, MINTA KAPOLDA BANTEN DAN JAJARAN DIPANGGIL

November 02, 2026
Dugaan Pelanggaran Kepgub 567/2025 Tetap Isu Utama — Masyarakat Sanggah Tuduhan Aksi Bermotif Pribadi  ‎

Dugaan Pelanggaran Kepgub 567/2025 Tetap Isu Utama — Masyarakat Sanggah Tuduhan Aksi Bermotif Pribadi ‎

November 01, 2026
KETIKA PENEGAK HUKUM BERHADAPAN DENGAN HUKUM: Kasus Dugaan Penyadapan Presiden dan Ujian Integritas Institusi Negara

KETIKA PENEGAK HUKUM BERHADAPAN DENGAN HUKUM: Kasus Dugaan Penyadapan Presiden dan Ujian Integritas Institusi Negara

November 05, 2026
Dipinjami Motor Malah Tak Kunjung Dikembalikan, Ketua Karang Taruna Pinang Berinisial F.A.H. Terancam Dilaporkan ke Polisi

Dipinjami Motor Malah Tak Kunjung Dikembalikan, Ketua Karang Taruna Pinang Berinisial F.A.H. Terancam Dilaporkan ke Polisi

November 05, 2026
JOKOWI BAWA IJAZAH ASLI KE PENGADILAN! Sidang di PN Jakarta Timur Jadi Sorotan, Polemik Keaslian Ijazah Memasuki Babak Baru

JOKOWI BAWA IJAZAH ASLI KE PENGADILAN! Sidang di PN Jakarta Timur Jadi Sorotan, Polemik Keaslian Ijazah Memasuki Babak Baru

November 05, 2026
Meningkatkan Aksesibilitas, Masyarakat Sirnasari Lebak Bangun Jalan Secara Mandiri

Meningkatkan Aksesibilitas, Masyarakat Sirnasari Lebak Bangun Jalan Secara Mandiri

November 03, 2026
GEGER! Nama Jenderal Listyo Sigit Terseret Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo, Benarkah Sudah Jadi Tersangka?

GEGER! Nama Jenderal Listyo Sigit Terseret Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo, Benarkah Sudah Jadi Tersangka?

November 04, 2026
KompasR Desak DPUPR Lebak Evaluasi Proyek Jalan Beton Warunghasem-Cibogo

KompasR Desak DPUPR Lebak Evaluasi Proyek Jalan Beton Warunghasem-Cibogo

November 04, 2026
Pemkab Lebak dan Kementerian ATR/BPN Susun RDTR Tiga Kecamatan untuk Dorong Pembangunan Berkelanjutan

Pemkab Lebak dan Kementerian ATR/BPN Susun RDTR Tiga Kecamatan untuk Dorong Pembangunan Berkelanjutan

November 01, 2026
Profil Letjen TNI Ariyo Windutomo: Jenderal Bintang 3 Kepercayaan Presiden yang Kini Nahkodai KSP

Profil Letjen TNI Ariyo Windutomo: Jenderal Bintang 3 Kepercayaan Presiden yang Kini Nahkodai KSP

November 05, 2026
BeritaKilat.Com

About Us

BeritaKilat.Com merupakan portal berita terkini di Indonesia, menyajikan beragam informasi dari berbagai sektor kehidupan yang disajikan secara sederhana dan mudah dipahami untuk membukan wawasan secara luas.

Contact us: beritakilat7@gmail.com

Follow Us

Copyright © 2026 BeritaKilat.Com
  • Tentang Kami
  • Kontak Kami
  • Redaksi
  • Syarat dan Ketentuan
  • Pedoman Media Siber