Dugaan Material Ilegal di Tol Serang–Panimbang, DPD PPWI Banten Minta Penyelidikan Transparan
PANDEGLANG, BeritaKilat.com — Pelaksanaan proyek strategis nasional Jalan Tol Serang–Panimbang kembali mendapat sorotan publik. Kali ini, muncul dugaan penggunaan material tanah merah dari lokasi pertambangan tanpa izin (tambang ilegal) sebagai bahan timbunan di ruas proyek Sta 70, Desa Pasirgadung, yang dikerjakan oleh PT Panca.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Pewarta Warga Indonesia (DPD PPWI) Banten, Abdul Kabir, menegaskan pentingnya keterbukaan dalam pelaksanaan proyek infrastruktur publik.
"Masyarakat berhak tahu dari mana asal material yang digunakan untuk membangun infrastruktur vital di wilayah kita. Jika benar tanah merah tersebut berasal dari tambang tanpa izin, ini merupakan pelanggaran serius. Selain merugikan negara, aktivitas tambang ilegal juga merusak lingkungan dan mengganggu sumber mata pencaharian warga," ujar Kabir.
Kabir menambahkan, pengawas proyek harus segera memverifikasi dokumen asal-usul material dan menyampaikan hasilnya secara terbuka kepada publik.
"Jangan sampai proyek nasional yang seharusnya membawa kemajuan justru membiarkan pelanggaran hukum terjadi begitu saja," tegasnya.
Secara resmi, DPD PPWI Banten mendesak pihak-pihak terkait untuk mengusut tuntas dugaan tersebut secara transparan. Menurut Kabir, proyek strategis yang didanai dan ditujukan untuk kepentingan rakyat harus terbebas dari segala bentuk pelanggaran hukum.
"Jika terbukti benar, ini bukan sekadar masalah administrasi, melainkan tindakan yang merugikan negara dan merusak tatanan hukum," lanjutnya.
Isu ini juga mendapat perhatian dari jajaran pengurus DPD PPWI Banten. Handil, salah satu perwakilan DPD PPWI Banten, menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal perkembangan kasus ini.
"Sumber material harus berizin resmi, terukur, dan tidak merusak lingkungan. Kami akan terus mengawal masalah ini agar kebenaran terungkap dan pihak yang bertanggung jawab ditindak sesuai hukum yang berlaku," tambah Handil.
Tuntutan Resmi DPD PPWI Banten
- Klarifikasi Terbuka: PT Panca dan pengawas proyek diminta segera menjelaskan asal-usul tanah merah yang digunakan secara transparan.
- Pemeriksaan Independen: Instansi berwenang diharapkan melakukan inspeksi lapangan dan verifikasi dokumen secara objektif.
- Publikasi Hasil: Hasil pemeriksaan harus dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat luas.
- Tindakan Tegas: Jika terbukti berasal dari tambang ilegal, pasokan material harus segera dihentikan dan pihak yang terlibat ditindak tegas sesuai peraturan perundang-undangan.
Pihak redaksi akan terus memantau perkembangan kasus ini dan menunggu tanggapan serta konfirmasi resmi dari PT Panca maupun instansi terkait. (Tim/red)

Posting Komentar